Insight Tender 10–23 Oktober 2026: Pagu Rp 17,85 Triliun, Jaringan Gas ESDM dan Sekolah Rakyat Kuasai 84% Nilai, Adhi Karya dan Nindya Karya Rebut Kontrak Banjir Aceh

Sepanjang 10 hingga 23 Oktober 2026, sistem LPSE di seluruh Indonesia menayangkan 1.009 paket tender dengan total pagu Rp 17,85 triliun. Paket-paket itu berasal dari 211 LPSE dan memiliki total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 17,06 triliun, atau 95,6% dari pagu. Rata-rata pagu per paket tercatat Rp 17,69 miliar. Angka rata-rata ini menyesatkan bila dibaca begitu saja: sebagian besar nilai ternyata hanya terkumpul pada segelintir paket.

Ada dua sumber utama. Yang pertama adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang hanya membuka lima paket tetapi menyumbang pagu Rp 8,36 triliun, hampir separuh (46,8%) dari nilai seluruh tender dalam dua pekan ini. Yang kedua adalah Kementerian Pekerjaan Umum dengan 38 paket senilai Rp 6,69 triliun, yang sebagian besar merupakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb di sejumlah provinsi. Bila digabung, kedua kementerian ini menguasai 84,3% nilai tender nasional pada periode tersebut, padahal jumlah paketnya hanya 4,3% dari total.

Di sisi hilir, penetapan pemenang yang tercatat pada periode yang sama mencakup 1.192 penetapan dengan nilai penawaran pemenang Rp 3,73 triliun. Kontrak terbesar jatuh ke dua BUMN karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya (Persero), lewat paket pengendalian banjir di Aceh. Laporan ini menguraikan sebaran instansi, kategori pekerjaan, pola harian, struktur nilai paket, dan profil para pemenang.

Instansi Penyelenggara Terbesar: Jakarta Menyerap 91,5% Nilai Tender

Peringkat sepuluh LPSE dengan nilai tender terbesar memperlihatkan pengadaan yang sangat terpusat pada kementerian di tingkat pusat. LPSE Kementerian ESDM berada di urutan pertama dengan Rp 8.358,14 miliar dari 5 paket. LPSE Kementerian Pekerjaan Umum menyusul dengan Rp 6.690,16 miliar dari 38 paket. Selisih keduanya dengan peringkat ketiga sangat jauh: LPSE Kementerian Perhubungan hanya mencatat Rp 355,25 miliar dari 4 paket, lalu LPSE Kementerian Ketenagakerjaan dengan Rp 327,87 miliar dari 5 paket.

Di tingkat daerah, LPSE Provinsi Papua Barat menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang masuk lima besar, dengan Rp 155,54 miliar dari 22 paket. SPSE Nasional menayangkan paket terbanyak di antara sepuluh besar, yaitu 56 paket, tetapi nilainya hanya Rp 152,66 miliar. Nama lain dalam daftar adalah LPSE Kabupaten Tangerang (Rp 129,91 miliar dari 2 paket), LPSE Kementerian Pertahanan (Rp 89,68 miliar dari 12 paket), LPSE Kementerian Keuangan (Rp 85,08 miliar dari 14 paket), dan LPSE Provinsi Kalimantan Barat (Rp 67,02 miliar dari 4 paket).

Konsentrasi yang sama terlihat jika data dipetakan per provinsi. LPSE yang berdomisili di DKI Jakarta, yang sebagian besar adalah LPSE kementerian dan lembaga, menayangkan 224 paket senilai Rp 16.337,93 miliar, atau 91,5% dari nilai nasional. Lokasi fisik pekerjaannya tentu tersebar ke daerah, mulai dari jaringan gas di Jawa Barat hingga sekolah di Sulawesi Selatan. Proses pemilihan penyedianya saja yang berlangsung di sistem LPSE pusat.

Di luar Jakarta, Sumatera Selatan mencatat aktivitas daerah paling tinggi dengan 99 paket senilai Rp 173,02 miliar. Berikutnya Papua Barat (26 paket, Rp 163,44 miliar), Banten (12 paket, Rp 161,20 miliar), dan Papua (38 paket, Rp 119,47 miliar). Sumatera Utara dan Jawa Timur unggul dalam jumlah paket, masing-masing 73 dan 63 paket, tetapi nilainya relatif kecil, yaitu Rp 87,89 miliar dan Rp 85,71 miliar. Bagi kontraktor daerah, angka ini memberi gambaran bahwa peluang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada akhir Oktober umumnya berupa paket bernilai menengah ke bawah dalam jumlah banyak.

Jaringan Gas dan Sekolah Rakyat: Sepuluh Paket Bernilai Rp 13,23 Triliun

Paket tunggal terbesar pada periode ini adalah Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, dan wilayah lainnya, yang ditayangkan LPSE Kementerian ESDM dengan pagu Rp 4,45 triliun. Paket ini masih berada pada tahap pengunduhan dokumen kualifikasi. ESDM juga membuka dua paket multi years contract (MYC) untuk pipa transmisi gas bumi, yaitu ruas Semarang–Solo–Yogyakarta senilai Rp 2,09 triliun dan ruas Cirebon–Bandung senilai Rp 1,75 triliun. Keduanya memakai skema Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (rancang dan bangun) dan masih dalam tahap pengumuman prakualifikasi.

Ketiga paket gas tersebut bernilai Rp 8,29 triliun, atau 99,1% dari seluruh pagu tender ESDM pada periode ini. Pekerjaan pipa transmisi dan distribusi gas menuntut kualifikasi tinggi, dengan pengalaman, kemampuan keuangan, dan peralatan yang besar. Karena itu, peserta yang realistis kemungkinan terbatas pada kontraktor besar, BUMN, atau konsorsium KSO.

Lima paket berikutnya dalam daftar sepuluh terbesar adalah pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb oleh Kementerian Pekerjaan Umum: Sulawesi Selatan-2 (Rp 834,60 miliar), Kepulauan Bangka Belitung-1 (Rp 799,60 miliar), Jawa Tengah-2 (Rp 794,60 miliar), Sumatera Selatan-1 (Rp 794,58 miliar), dan Kalimantan Selatan-1 (Rp 776,67 miliar). Kelimanya bernilai hampir Rp 4 triliun, dengan nilai per paket yang hampir seragam di kisaran Rp 780–830 miliar. Keseragaman ini menunjukkan desain dan spesifikasi yang terstandar antarprovinsi. Daftar sepuluh terbesar ditutup oleh Pembangunan Fakultas Kedokteran dan Laboratorium Universitas Negeri Manado (Rp 519,05 miliar) dan Pembangunan PTC Indonesia Kabupaten Karanganyar (Rp 422,35 miliar), yang juga ditayangkan Kementerian PU.

Pekerjaan Konstruksi: 68,9% Paket, 90,4% Nilai

Berdasarkan kategori pekerjaan, Pekerjaan Konstruksi mendominasi dengan 695 paket (68,9%) senilai Rp 13,30 triliun. Jika ditambah dua paket Konstruksi Terintegrasi senilai Rp 3,84 triliun, yaitu dua ruas pipa transmisi gas di atas, pekerjaan fisik menyerap Rp 16,14 triliun atau 90,4% dari total pagu periode ini.

Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi berada di posisi kedua menurut jumlah paket, yaitu 135 paket (13,4%) dengan nilai Rp 252,57 miliar. Paket-paket ini umumnya berupa perencanaan teknis, pengawasan, dan manajemen konstruksi. Angka ini perlu diperhatikan konsultan, karena paket pengawasan biasanya ditayangkan bersamaan dengan atau tidak lama setelah paket fisiknya. Pengadaan Barang mencatat 89 paket (8,8%) dengan nilai Rp 355,79 miliar, sedangkan Jasa Lainnya 54 paket (Rp 88,65 miliar) dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi 34 paket (Rp 13,74 miliar).

Dari sisi metode pemilihan, Tender biasa digunakan pada 810 paket (80,3%) dengan nilai Rp 17,53 triliun. Seleksi, yaitu metode untuk jasa konsultansi, dipakai pada 169 paket (Rp 266,31 miliar), sedangkan Tender Cepat hanya pada 29 paket (Rp 53,54 miliar). Rendahnya penggunaan tender cepat menunjukkan bahwa sebagian besar paket membutuhkan evaluasi kualifikasi penuh. Akibatnya, kontrak untuk paket-paket yang tayang pada akhir Oktober kemungkinan baru ditandatangani pada November, sehingga waktu pelaksanaan di tahun anggaran berjalan menjadi pendek. Pengecualiannya adalah paket MYC yang memang dirancang lintas tahun.

Pola Harian: Dua Hari Menyumbang 61% Nilai

Penayangan paket tidak merata sepanjang periode. Pekan pertama (10–16 Oktober) mencatat 485 paket senilai Rp 8,67 triliun, sedangkan pekan kedua (17–23 Oktober) mencatat 524 paket senilai Rp 9,17 triliun. Jumlahnya naik 8%, tetapi kenaikan itu belum menggambarkan volatilitas hariannya.

Jumat, 16 Oktober 2026 menjadi hari tersibuk, dengan 140 paket dan nilai Rp 6,74 triliun, yang sebagian besar berasal dari paket jaringan gas rumah tangga Rp 4,45 triliun. Lonjakan kedua terjadi pada Senin, 19 Oktober dengan nilai Rp 4,13 triliun dari 68 paket, bertepatan dengan penayangan dua paket pipa transmisi. Kedua hari ini menyumbang Rp 10,87 triliun atau sekitar 61% nilai dua pekan. Jumlah paket harian tertinggi tercatat pada Jumat, 23 Oktober dengan 144 paket (Rp 1,80 triliun), diikuti 21 Oktober dengan 122 paket (Rp 2,02 triliun).

Akhir pekan hampir tidak ada aktivitas. Pada 17 dan 18 Oktober hanya tayang 14 dan 4 paket, dengan nilai gabungan kurang dari Rp 19 miliar. Pola penayangan menumpuk di hari Jumat dan awal pekan, sehingga penyedia yang rutin memantau peluang sebaiknya memusatkan pemantauan pada Senin–Selasa dan Jumat. Tahap pendaftaran dan pengunduhan dokumen biasanya dibuka sejak hari penayangan.

Struktur Nilai Paket: 94% Paket di Bawah Rp 10 Miliar

Jika paket dikelompokkan berdasarkan rentang pagu, ketimpangan nilai terlihat lebih jelas. Hanya 21 paket (2,1%) yang berpagu Rp 100 miliar ke atas, tetapi kelompok ini menyerap Rp 15,12 triliun atau 84,7% dari total nilai. Di sisi lain, 465 paket berpagu di bawah Rp 1 miliar (46,1% dari jumlah paket) hanya bernilai Rp 260,46 miliar, atau 1,5% dari total.

Kelompok terbesar menurut jumlah adalah paket Rp 1–10 miliar, yaitu 481 paket (47,7%) dengan nilai Rp 1,31 triliun. Rentang ini umumnya diikuti usaha kecil dan menengah berkualifikasi konstruksi menengah. Paket Rp 10–50 miliar berjumlah 35 paket (Rp 602,97 miliar), sedangkan paket Rp 50–100 miliar hanya 7 paket (Rp 552,07 miliar).

Bagi pelaku usaha, struktur ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata Rp 17,69 miliar per paket tidak mencerminkan paket yang paling sering ditemui. Sebanyak 946 paket, atau 93,8% dari total, bernilai di bawah Rp 10 miliar. Persaingan di segmen ini biasanya lebih ramai, karena syarat kualifikasinya terjangkau bagi lebih banyak badan usaha. Pada sebagian besar paket kecil, peluang menang lebih ditentukan oleh harga penawaran dan kelengkapan dokumen daripada pengalaman proyek berskala besar.

Pemenang Terbesar: BUMN Karya Raih Kontrak Pengendalian Banjir Aceh

Penetapan pemenang yang tercatat sepanjang 10–23 Oktober 2026 mencakup 1.192 penetapan dari 1.009 badan usaha, dengan nilai penawaran Rp 3,73 triliun terhadap total HPS Rp 3,92 triliun. Rata-rata rasio penawaran pemenang terhadap HPS tercatat 96,46%. Artinya, efisiensi rata-rata hanya sekitar 3,5% dari HPS, sehingga sebagian besar pemenang menawar tidak jauh di bawah harga perkiraan pemerintah. Paket-paket yang dimenangkan pada periode ini umumnya sudah ditayangkan beberapa pekan sebelumnya.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk menempati posisi pertama dengan 2 kontrak senilai Rp 392,81 miliar. Kontrak terbesarnya adalah Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai dan Muara Krueng Meureubo di Kabupaten Aceh Barat, dengan penawaran Rp 224,06 miliar atas HPS Rp 234,99 miliar (95,3% dari HPS). Kontrak keduanya adalah Rehabilitasi Daerah Irigasi Gunung Nago di Kota Padang senilai Rp 168,74 miliar atas HPS Rp 174,57 miliar. Keduanya ditayangkan oleh LPSE Kementerian Pekerjaan Umum.

Adhi Karya adalah BUMN konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan berpengalaman di proyek infrastruktur sumber daya air, jalan, jembatan, dan perkeretaapian. Dalam basis data TenderID, perusahaan ini tercatat memenangi 67 paket tender LPSE dengan nilai penawaran kumulatif sekitar Rp 38,89 triliun. Rekam jejak di proyek bendungan dan pengendalian banjir menjadi modal kualifikasi utama untuk paket seperti Krueng Meureubo, yang mensyaratkan pengalaman sejenis dan kemampuan dasar (KD) yang tinggi.

Di posisi kedua, PT Nindya Karya (Persero) meraih 3 kontrak senilai Rp 364,64 miliar. Kontrak terbesarnya adalah Pembangunan Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues (Paket 1) senilai Rp 191,45 miliar atas HPS Rp 209,99 miliar, atau 91,2% dari HPS dan lebih efisien daripada rata-rata nasional. Nindya Karya juga memenangi Rancang Bangun Revitalisasi Galeri Nasional Indonesia melalui SPSE Nasional senilai Rp 99,88 miliar, serta satu paket lain senilai Rp 73,31 miliar. Basis data TenderID mencatat 70 kemenangan tender Nindya Karya dengan nilai kumulatif sekitar Rp 22,12 triliun. Jika digabung, kedua BUMN ini memegang sekitar 20,3% nilai kontrak yang ditetapkan dalam dua pekan tersebut.

Posisi berikutnya ditempati PT Waskita Jaya Purnama, yang memenangi Rehabilitasi D.I. Koto Tuo di Kota Padang dengan penawaran Rp 123,65 miliar atas HPS Rp 154,57 miliar. Rasionya sekitar 80% dari HPS, atau efisiensi sekitar 20%, jauh di atas rata-rata periode ini. Peringkat keempat adalah PT Octavia Karya Persada dengan paket konstruksi terintegrasi RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Selatan dari Kementerian Kesehatan senilai Rp 117,94 miliar. Lima besar ditutup oleh PT Dutaraya Dinametro (Rp 65,46 miliar), disusul PT Venue Inari Pratama (Rp 64,50 miliar) dan PT Nesata Makeradi (Rp 63,80 miliar).

Rekomendasi Strategis bagi Penyedia dan Pengelola Pengadaan

Bagi kontraktor besar dan BUMN, dua paket pipa transmisi gas yang masih dalam tahap prakualifikasi adalah peluang terdekat yang paling signifikan. Skema rancang bangun MYC menuntut kesiapan tim desain, sertifikasi K3, dan kemampuan pendanaan modal kerja. Pembentukan KSO yang menggabungkan keahlian pipa migas dan konstruksi sipil perlu disiapkan sebelum batas akhir dokumen kualifikasi.

Bagi kontraktor menengah, paket Sekolah Rakyat Tahap IIIb membuka peluang di luar posisi kontraktor utama. Dengan nilai per paket sekitar Rp 800 miliar, pemenang hampir pasti membutuhkan subkontraktor spesialis untuk pekerjaan mekanikal-elektrikal, interior, lansekap, dan pemasok material lokal di tiap provinsi. Penyedia di Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan perlu memetakan calon pemenang sejak sekarang.

Bagi konsultan, 135 paket konsultansi konstruksi dalam dua pekan menunjukkan permintaan jasa pengawasan dan manajemen konstruksi yang terus berjalan. Paket fisik bernilai besar biasanya diikuti paket MK atau pengawasan dengan nilai sekitar 2–4% dari nilai fisik, sehingga pemantauan rencana pengadaan di SiRUP pada instansi yang sama perlu dilakukan.

Bagi UMKM dan kontraktor kecil, 465 paket di bawah Rp 1 miliar tetap menjadi segmen dengan peluang paling luas, terutama di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah yang mencatat jumlah paket daerah relatif tinggi. Karena rata-rata efisiensi penawaran pemenang hanya 3,5%, kualitas dokumen teknis dan kepatuhan administratif sering lebih menentukan daripada harga yang ditekan terlalu dalam.

Bagi PPK dan Pokja Pemilihan, penayangan paket konstruksi pada akhir Oktober menyisakan waktu pelaksanaan yang sempit untuk paket tahun tunggal. Kepastian jadwal, kejelasan spesifikasi, dan mitigasi risiko gagal lelang menjadi kunci agar serapan anggaran tidak tertunda ke tahun berikutnya.

Kesimpulan

Periode 10–23 Oktober 2026 menghasilkan 1.009 paket tender senilai Rp 17,85 triliun. Nilainya sangat terkonsentrasi: dua kementerian menguasai 84,3% nilai, dan 21 paket di atas Rp 100 miliar menyerap 84,7% pagu. Program jaringan gas bumi Kementerian ESDM dan pembangunan Sekolah Rakyat Kementerian PU menjadi penggerak utama. Di sisi pemenang, BUMN karya masih mendominasi kontrak bernilai besar, dengan rata-rata rasio penawaran terhadap HPS 96,46%.

Untuk memantau paket-paket tersebut, termasuk tahap, jadwal, dan peserta tender secara berkala, kunjungi portal Pencarian Tender Publik di TenderID. Eksplorasi rekam jejak penyedia, analisis kompetitor, dan intelijen pasar dapat diakses melalui Fitur Lengkap TenderID. Ringkasan dinamika pengadaan periode sebelumnya juga dapat ditinjau pada ulasan Weekly Insight Pengadaan 7–14 Oktober 2026.

Metodologi: Data diolah dari basis data TenderID yang menghimpun informasi tender LPSE/SPSE seluruh Indonesia. Periode dihitung berdasarkan tanggal penayangan paket (10 Oktober 2026 pukul 00.00 hingga 23 Oktober 2026 pukul 23.59 WIB). Data pemenang dihitung berdasarkan tanggal pencatatan penetapan pemenang pada periode yang sama. Nilai kumulatif rekam jejak perusahaan mencakup seluruh data pemenang yang tercatat di TenderID.