peningkatan jaringan irigasi di Tumbit Melayu Kampung Tumbit Melayu Kec. Teluk Bayur

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Bidang Bangunan Sipil Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber daya Air lainnya (SI001), atau BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, atau BS010 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air yang masih berlaku [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>

1.Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi atau Nomor Induk Berusaha NIB

3.Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak

4. Dalam hal peserta memiliki pengalaman sejenis tertinggi, maka pengalaman tersebut disampaikan dalam isian kualifikasi untuk digunakan dalam hal pemenuhan ketentuan Bab III IKP Pasal 34.2 yang dibuktikan dengan kontrak asli dan bukti potong pajak

5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket SKP, dengan ketentuan SKP KP P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket KP ditentukan sebanyak 5 lima paket pekerjaan P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.

6. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah b. Harus mempunyai 1 satu pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 lima belas miliar rupiah.

7. Nomor NPWP Peserta, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid

8. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan

9. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan danatau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan penguruspegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara