Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi ruang Kelas Sekolah Dasar (SD Negeri No. 105452 Bah Jering, SD Negeri No. 104296 Sei Belutu, SD Negeri Inpres Nagaraja, SD Negeri No. 102122 Bartong )

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan SPT Tahunan tahun pajak 2024 atau 2025, dengan melampirkan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak atau Bukti Penerimaan Elektronik

Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan danatau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan penguruspegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

Memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak SPPKP

Memiliki akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Kemenkumham RI dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan yang telah tercatat di Kemenkumham RI

Melampirkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai Rp10.000,00

Membuat surat pernyataan bersedia mendaftarkan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan jika ditetapkan sebagai pemenang lelang bermeterai Rp10.000,00

Memiliki dan mengunggah hasil tangkapan layar screenshoot status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak yang dapat dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan log in ke situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan

Memenuhi persyaratan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi