Pembangunan Mess Bintara (2 lantai) dan Sarpras Lanal Kumai

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
6) Koperasi dengan Koperasi.

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.

Memiliki Tanda Daftar Perusahaan TDP atau Nomor Induk Berusaha NIB

Surat Keterangan Domisili perusahaan yang masih berlaku

Tidak akan menuntut ganti rugi apabila tender dinyatakan gagal yang dibuktikan dengan surat pernyataan

Surat Keterangan Security Clearence SC dari Instansi TNI AL dalam hal ini dikeluarkan oleh ASINTEL KASAL untuk mengikuti kegiatan tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE di Satker Disfaslanal TA 2026

Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari bank pemerintah atau swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10 sepuluh perseratus dari nilai total HPS atau dalam pekerjaan ini minimal Rp 1.966.522.400,- atau sebesar satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah

Jaminan Penawaran sebesar Rp. 196.652.240,- seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah, harus diterbitkan oleh Bank yang telah ditentukan oleh TNI AL yaitu BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri atau BSI di tujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pembangunan Mess Bintara 2 Lantai dan Sarpras Lanal Kumai dengan masa berlakunya jaminan penawaran 30 tiga puluh hari kalender, Peserta harus menyampaikan Jaminan Penawaran asli secara langsung atau melalui posjasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran, Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur, Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi risiko peserta

Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan danatau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan penguruspegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara