Pengadaan Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) Pengembangan SKKNI, Program Pelatihan dan Modul Pelatihan Pada Bidang Green Jobs dan Future Jobs

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
f) Koperasi dengan Koperasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Perusahaan wajib memiliki izin usaha dibidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran Meetings, Incentives, Converencing, Exhibitions MICE atau sejenisnya atau yang setara untuk Perusahaan Asing

Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak Non-performance akibat wanprestasi yang disebakan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami Wanprestasi dalam waktu 4 empat tahun sejak tanggal pemasukkan dokumen penawaran. Untuk keperluan persyaratan kualifikasi ini, non-performance sebagaimana diputuskan oleh PPK mencakup semua kontrak di mana a non-performance tidak ditentang oleh penyedia, termasuk melalui rujukan ke mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak bersangkutan, dan b kontrak ditentang tetapi sepenuhnya diselesaikan terhadap penyedia. Non-performance tidak mencakup kontrak-kontrak di mana keputusan PPK dibatalkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Non-performance harus didasarkan atas segala informasi mengenai sengketa atau gugatan, yaitu sengketa atau gugatan yang telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kontrak masing-masing dan di mana semua kasus banding yang tersedia bagi Peserta telah diselesaikan.

Calon Penyedia Jasa harus memiliki pengalaman minimal Rp7.600.000.000,00 tujuh miliar enam ratus juta rupiah kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi PPA, dalam 4 empat tahun terakhir terhitung sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata senilai Rp8.300.000.000,00 delapan miliar tiga ratus juta rupiah dalam 3 tahun terakhir sampai dengan masa terakhir pemasukan dokumen penawaran dihitung berdasarkan nilai pekerjaan yang diterima tiap tahun berdasarkan Laporan Tahunan Keuangan Perusahaan yang sudah diaudit oleh KAP yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam 3 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 3. Dalam hal peserta menyerahkan laporan tahunan keuangan tahun terakhir yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuknya karena tidak ada laporan keuangan yang sudah diaudit sampai tanggal batas akhir pemasukan penawaran maka wajib dilakukan klarifikasi atas kebenaran informasi di dalam laporan keuangan tersebut. Peserta wajib menyerahkan laporan tahunan keuangan untuk 3 tahun terakhir yang ditentukan.

Calon Penyedia Jasa harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan akses ke, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan arus kascashflow pelaksanaan layanan jasa Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi PPA Pengembangan SKKNI, Program dan Modul Pelatihan pada Bidang Green Jobs dan Future Jobs terkait di luar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa. Sumber-sumber keuangan dimaksud minimum Rp1.500.000.000,00 satu miliar lima ratus juta rupiah setiap bulan saldo akhir bulan 30 November 2025 dan 29 Desember 2025, dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk Rekening koran Bank dari penyedia jasa Perusahaan. Dalam hal penyedia jasa mengikuti tender lebih dari satu paket pekerjaan Rekening koran yang disampaikan harus diberi keterangan untuk masing-masing paket yang diikuti dalam bentuk surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Umum PemerintahSwasta yang menyatakan ketersedian dana sebesar yang dinyatakan untuk paket pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi PPA Pengembangan SKKNI, Program dan Modul Pelatihan pada Bidang Green Jobs dan Future Jobs.

Dalam hal Peserta Pemilihan adalah sebuah Joint Venture JVKerja Sama Operasi KSO maka untuk setiap anggota JVKSO harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B5 and B6 Bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab Lead Firm dari JVKSO harus memenuhi minimal 60 dari yang dipersyaratkan dan untuk anggota JVKSO lainnya harus memenuhi minimal 25 dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B5 dan B6. Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JVKSO. Pengalaman dan sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.

Persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan LDP dan LDK, Kerangka Acuan Kerja KAK dan persyaratan lain yang tercantum pada Aplikasi SPSE menjadi satu kesatuan yang mengikat pada kegiatan Pengadaan Perusahaan Pengelola Administrasi PPA Pengembangan SKKNI, Program Pelatihan dan Modul Pelatihan Pada Bidang Green Jobs dan Future Jobs.